Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata (BW)

Seluk-Bluk dan Asas-Asas Hukum Perdata
4. Sejarah Terbentuknya Hukum Perdata (BW)
Sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda. Dan sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Code Civil Perancis.
Rangkaian sejarah terbentuknya BW, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda dan Code Civil Perancis ini secara garis besar adalah sebagai berikut di bawah ini.
Semenjak + 50 tahun sebelum Masehi, pada waktu Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, hukum Romawi telah berlaku di Perancis berdampingan dengan hukum Perancis kuno yang berasal dari hukum Germania dengan saling mempengaruhi. 
Suatu ketika wilayah negeri Perancis terbelah menjadi dua daerah hukum yang berbeda. Bagian Utara adalah daerah hukum yang tidak tertulis (pays de droit coutumier), sedangkan daerah Selatan merupakan daerah hukum yang tertulis (pays de droit ecrit). Di Utara berlaku hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Germania sebelum resepsi hukum Romawi. Sedangkan di daerah Selatan berlaku hukum Romawi yang tertuang dalam Corpus luris Civilis pada pertengahan abad VI Masehi dari Justianus.


 Corpus luris Civilis pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, terdiri dari 4 bagian, yaitu: (1) Codex Justiniani, (2) Pandecta, (3) Institutiones, dan (4) Novelles. Codex Justianni berisi kumpulan undang-undang (leges lex) yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi yang
dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.
Pandecta memuat kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyhur misalnya Gaius, Papinianus, Paulus, Ulpianus, Modestinus dan sebagainya. Institutiones memuat tentang pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi. Dan Novelles adalah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan sesudah codex selesai.
Hanya mengenai perkawinan di seluruh negeri Perancis berlaku Codex luris Canonici (hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma). Berabad-abad lamanya keadaan ini berlangsung terus
dengan tidak ada kesatuan hukum.
    Pada bagian kedua abad XVII, di negeri Perancis telah timbul aliran-aliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang akan berlaku di negeri itu agar diperoleh kesatuan dalam hukum Perancis. Pada akhir abad XVII dan pada permulaan abad XVIII, oleh raja Perancis dibuat beberapa peraturan perundang-undangan
(seperti Ordonance Sur les donations yang mengatur mengenai soal-soal pemberian, ordonnance sur les testament yang mengatur mengenai soal-soal testamen, ordonnance sur les substitutions fideicommissaries yang mengatur mengenai soal-soal substitusi). 
      Kodifikasi hukum perdata di Perancis baru berhasil diciptakan sesudah Revolusi Perancis (1789 - 1795), dimana pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang diserahi tugas membuat kodifikasi. Yang menjadi sumbernya adalah:
a. Hukum Romawi yang digali dari hasil karya-karya para sarjana bangsa Perancis yang kenamaan (Dumolin, Domat dan Pothier);
b. Hukum Kebiasaan Perancis, lebih-lebih hukum kebiasaan daerah Paris;
c. Ordonnance-ordonnance;
d. Hukum Intermediare yakni hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis hingga Code Civil terbentuk.   
       Kodifikasi hukum perdata Perancis baru selesai dibentuk Tahun 1804 dengan nama Code Civil des Francais. Code Civil Perancis ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan perubahan sedikit di sana-sini, pada tahun 1807 diundangkan dengan nama Code Napoleon, tetapi kemudian
disebut lagi dengan Code Civil Perancis. Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 Code Civil Perancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di negeri Belanda, karena pada waktu itu negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis. 
       Di negeri Belanda setelah berakhir pendudukan Perancis tahun 1813, maka berdasarkan Undang-undang Dasar (Grond Wet) negeri Belanda tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata. Panitia ini diketuai Mr. J.M. Kemper.
      Tahun 1816 oleh Kemper disampaikan kepada raja suatu rancangan kodifikasi hukum perdata, tetapi rancangan ini tidak diterima oleh para ahli hukum Bangsa Belgia (pada waktu itu negeri Belanda dan negeri Belgia merupakan satu negara) karena rencana tersebut disusun Kemper berdasarkan hukum Belanda kuno. Sedangkan para ahli hukum bangsa Belgia menghendaki agar rancangan ini disusun menurut Code Civil Perancis. Setelah mendapat sedikit perubahan, maka rancangan itu disampaikan kepada Perwakilan Rakyat Belanda (Tweede Kamer) pada tanggal 22 November 1820. Rencana ini terkenal dengan nama "ontwerp
Kemper" (Rencana Kemper). Dalam perdebatan di Perwakilan Rakyat Belanda, rencana Kemper ini mendapat tantangan yang hebat dari anggota-anggota Bangsa Belgia (wakil-wakil Nederland Selatan) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi di kota Luik (Belgia) yang bernama Nicolai.
        Dalam tahun 1812 rencana Kemper itu ditolak oleh Perwakilan Rakyat Belanda. Dan setelah Kemper meninggal dunia tahun 1824, pembuatan kodifikasi dipimpin oleh Nicolai dengan suatu metode kerja yang baru yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang akan dinilai parlemen. Setelah diketahui kehendak mayoritas, panitia lalu menyusun rencana-rencana dan mengajukannya ke parlemen (Perwakilan Rakyat Belanda) untuk diputuskan. Demikianlah cara kerja yang dilakukan semenjak tahun 1822 sampai 1826. Bagian demi bagian Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda diselesaikan dan setiap bagian dimuat tersendiri dalam Staatsblad, tetapi tanggal mulai berlakunya tentu saja ditangguhkan sampai seluruhnya selesai. Dalam fahun 1829 pekerjaan itu selesai dan diakhiri dengan baik. Undang-undang
yang tadinya terpisah-pisah dihimpun dalam satu kitab undangundang dan diberi nomor urut lalu diterbitkan. Berlakunya ditetapkan tanggal 1 Februari 1831. Pada waktu yang samadinyatakan pula berlaku Wetboek van Koophandel (WvK), Burgerlijke Rechtsvordering (BRv). Sedangkan Wetboek van Strafrecht (WvS) menyusul kemudian.
       Keinginan sarjana-sarjana hukum dari Nederland Selatan (Belgia) yang hendak menuruti Code Civil Perancis dalam menciptakan kodifikasi hukum perdata telah terpenuhi. Kesemuanya kodifikasi hukum perdata itu - kecuali beberapa bagian dimana dipertahankan hukum Belanda kuno - merupakan ciplakan dari Code Civil Perancis. Seakan-akan Code Civil Perancis disusun kembali untuk Nederland. Akan tetapi, sebelum tanggal berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu tiba, timbullah pemberontakan di bagian Selatan Nederland, yang pada akhirnya mengakibatkan pemisahan antara negeri Belanda dan negeri Belgia (1830 - 1939). Kemudian dalam bulan Januari 1831dikeluarkan Koninklijk Besluit yang menunda berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut. Segera sesudah itu dikeluarkan pula Koninklijk Besluit yang menugaskan komisi redaksi untuk mengadakan peninjauan kembali untuk membersihkannya
dari hal-hal yang tidak tepat. Bagian-bagian kodifikasi itu diolah kembali, karena ternyata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1830 tersebut pendapat-pendapat sarjana Belgia terlalu mengesampingkan pikiran-pikiran dalam bidang hukum dari Nederland Utara, tetapi perubahan-perubahan yang diadakan tidak terlalu banyak. Dengan Koninklijk Besluit tanggal 10 April 1838 (Stb. 138 No. 12) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda itu dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838
       Berdasarkan asas konkordansi (concordantie beginsel), maka dikehendaki supaya perundang-undangan baru di negeri Belanda itu diberlakukan juga buat orang-orang golongan Eropa di Hindia Belanda (Indonesia). Untuk itu, maka dengan Firman Raja tanggal 15 Agustus 1839 No. 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu. Komisi ini terdiri dari Mr. C.J. Scholten van Out Haarlem, Mr. I. Schneiner dan Mr. I.F.H.
van Nos
       Setelah 6 tahun bekerja, komisi tersebut dibubarkan (dengan Firman Raja tanggal 15 Desember 1845 No. 68) berhubung dengan permintaan berhentinya Mr. Scholten van Out Haarlem karena selalu terganggu kesehatannya. Kemudian dengan Firman Raja tanggal 15 Desember 1845 No. 67 ditetapkan antara lain bahwa anggota Dewan Pertimbangan Negara Jhr. Mr. H.L. Wickers diutus ke Hindia Belanda untuk memangku jabatan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tentara. Sebelum berangkat dia diwajibkan bersama-sama Mr. Scholten van Out Haarlem untuk menyiapkan rencana peraturan hukum buat Hindia Belanda yang masih belum selesai dikerjakan. ) Rencana peraturan yang telah dihasilkan adalah: 

  1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie (Ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia); 
  2. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata):
  3. Wetboek van Koopli indel (K.U.H. Dagang);
  4. Reglement op de Rechteiiijke Organisatie en het Beleid der justitie (RO - Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi);
  5. Enige Bepalingen betreffende Misdrijven begaan ter gelegenheid van faillissement en bij Kennelijk Overmogen, mitsgaders bij Surseance van Betaling (Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar).

         Sebagai hasil kerja Mr. Wichers dan Mr. Scholten van Out Haarlem, maka dikeluarkan Firman Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1, dan beberapa hari kemudian berangkatlan Mr. Wichers ke Hindia Belanda membawa kitab-kitab hukum yang telah selesai dikerjakannya serta telah ditandatangani oleh Raja untuk diberlakukan di Hindia belanda. 
        Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itu semuany terdiri dari 9 pasal dan isinya diumumkan seluruhnya di Hindia Belanda dengan Stb. 1847 No. 23. Dalam Pasal 1-nya antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah:
(1) Ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia;
(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
(3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
(4) Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi, dan
(5) Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar.
        Kemudian dalam Pasal 2 Firman Raja itu ditentukan, bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda akan mengatur tindakantindakan yang diperlukan untuk mengumumkan peraturan-peraturan tersebut di atas di dalam bentuk yang lazim digunakan di Hindia Belanda, sebelum atau pada tanggal 1 Mei 1847 serta untuk
memberlakukannya sebelum atau pada tanggal 1 Januari 1848.
       Dalam sejarah tercatat, perjalanan kapal yang membawa kitab-kitab hukum itu ternyata terlambat tiba di Hindia Belanda, sehingga menimbulkan terhambatnya segala persiapan untuk memberlakukan perundang-undangan yang baru itu. Oleh karena itu, dengan Firman Raja tanggal 10 Februari 1847 No. 60 diberikan kuasa kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengundurkan penetapan saat berlakunya peraturan-peraturan hukum tersebut. 
      Persiapan memberlakukan peraturan-peraturan hukum tersebut dikerjakan oleh Mr. Wichers yang di Hindia Belanda menjabat sebagai anggota Raad van State Belanda yang diperbantukan pada Gubernur Jenderal. Tugas Gubernur Jenderal adalah memberlakukan peraturan-peraturan hukum tersebut (Pasal 2 Firman Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1). Dalam hubungan ini Mr. Wichers telah membuat beberapa rancangan peraturan antara lain "Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Indonesiers (golongan hukum Indonesia Asli) en de Vreemde Oosterlingen (golongan hukum Timur Asing) op Java en Madoera" (Stb. 1848 No. 16 jo 57), yang sekarang sebagai Reglemen Indonesia Baru (RIB). Akhirnya, dengan suatu peraturan penjalan (pivoeringsverordening) yang bernama "Bepalingen omtrent de Invoering van en de Overgang tot de niewe Wetgeving" (Stb. 1848 No. 10) yang disingkat dengan "Invoering Bepalingen" (peraturan peralihan) yang juga disusun oleh Mr. Wichers, maka kodifikasi hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) menjadi berlaku di Hindia Belanda tanggal 1 Mei 1848.
       Pasal 1 Overgang Bepalingen itu menyatakan, bahwa pada waktu kodifikasi hukum tersebut mulai berlaku, maka hukum Belanda kuno, hukum Romawi dan semua statuta dan plakat dengan sendirinya diganti dengan peraturan-peraturan yang baru itu, tetapi menurut Pasal 2-nya hal tersebut tidak mengenai hukum
pidana. Berdasarkan fakta-fakta sejarah tentang terbentuknya Code Civil Perancis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda dan Burgerlijk Wetboek yang diundangkan di atas ini. Jelaslah bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah menyerap atau mengambil alih secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hukum Romawi, hukum Perancis kuno, hukum Belanda kuno, dan sudah tentu pula hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dimana dan di masa kodifikasi tersebut diciptakan yakni pada waktu ratusan tahun lebih yang silam. 
      Apakah semua asas dan kaidah yang terkandung di dalamnya masih sesuai dengan keadaan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang sehingga masih bisa dipertahankan berlakunya sebagai peraturan hukum? 
      Ataukah di antara pasal-pasalnya ada yang sudah tidak cocok lagi dengan perasaan hukum masyarakat Indonesia pada waktu sekarang sehingga pasal-pasal tersebut harus diganti dengan yang baru, yang bersifat nasional serta dapat memenuhi semua kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang kini sudah berada di dalam alam kemerdekaan dan masa pembangunan?
     Pertanyaan di atas ini sudah barang tentu sangat menggoda hati kita untuk mempelajari kaidah-kaidah dan asas-asas yang terkandung dalam BW itu, sehingga pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan jawaban yang didasarkan pada hasil kajian atau penelaahan yang memadai.
H. Riduan Syahrani, SH

0 komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More