0 Comment

-
Tahun
Nomor
Tentang
1958
1
PANITIA-PANITIA KERJA LIKWIDASI TANAH-TANAH PARTIKELIR

1959
15
PEMBERIAN DAN PEMBAHARUAN BEBERAPA HAK ATAS TANAH SERTA PEDOMAN MENGENAI TATA-TJARA KERDJA BAGI PEDJABAT-PEDJABAT JANG BERSANGKUTAN

1960
2
PELAKSANAAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

1960
5
PENAMBAHAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 2/1960

1961
10
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA

1961
11
BENTUK AKTA

1961
13
PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM DAN LAIN-LAINNYA, YANG AKTANYA BELUM DIGANTI

1961
14
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

1961
15
PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND

1961
4
PELAKSANAAN KONVERSI HAK-HAK CONCESSIE DAN SEWA UNTUK PERUSAHAAN KEBUN BESAR

1961
8
PERATURAN TANDA-TANDA BATAS TANAH-TANAH HAK

1962
2
PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH

1963
20
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH GADAI

1963
24
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DITANAMI DENGAN TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI TAMBAK (T.L.N. No. 2616)

1963
7
PELAKSANAAN KONVERSI IZIN PAKAI TANAH DI KEBAYORAN BARU

1964
3
CARA PEMUNGUTAN UANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM

1964
4
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJANJIAN BAGI-HASIL

1964
4
PENETAPAN PERIMBANGAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL

1964
6
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI MASSA TANI

1964
6
PENDAFTARAN HAK-HAK DI DAERAH-DAERAH DI MANA PENDAFTARAN TANAH BELUM DISELENGGARAKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
1964
8
CARA PEMUNGUTAN BAGIAN BAGI HASIL YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH cq PANITYA LANDREFORM KECAMATAN SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 4 TAHUN 1964

1965
10
PUNGUTAN UANG PEMASUKAN DAN PENGGANTIAN HARGA FORMULIR

1965
6
PEDOMAN-PEDOMAN POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

1965
7
PEDOMAN PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM TERSEBUT DALAM AYAT 3 YO AYAT 5 PASAL 1 KETENTUAN KONVERSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA YANG DIBEBANI DENGAN HAK OPSTAL ATAU ERFPACHT UNTUK PERUMAHAN.

1965
9
PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA

1966
1
PENDAFTARAN HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN

1967
1
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA

1968
7
PENERTIBAN DAN PENGGUNAAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DI BIDANG AGRARIA

1970
2
PENYELESAIAN KONVERSI HAK-HAK BARAT MENJADI HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK GUNA USAHA

1970
Sk.59/DDA
PENYEDERHANAAN PERATURAN PERIZINAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH

1972
6
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

1973
5
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

1973
7
PEMBAGIAN UANG PEMASUKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

1974
15
PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFOM

1974
5
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN

1975
1
PEDOMAN MENGENAI PENETAPAN UANG PEMASUKAN, UANG WAJIB TAHUNAN DAN BIAYA ADMINISTRASI YANG BERSANGKUTAN DENGAN PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH NEGARA

1975
14
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA DAN PEMILIKAN BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYA SERTA PENERBITAN SERTIPIKATNYA

1975
15
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH

1975
16
PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

1976
2
PENGGUNAAN ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH BAGI PEMBEBASAN TANAH OLEH PIHAK SWASTA
1977
1
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN SERTA PENDAFTARANNYA.

1977
149
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH YANG DI ATASNYA TERDAPAT RUMAH NEGERI GOLONGAN III YANG TELAH DIJUAL

1977
2
KEWAJIBAN MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI BAGI PARA PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1977
3
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA

1977
4
PENYELENGGARAAN TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI HAK ATAS TANAH YANG DIPUNYAI BERSAMADAN PEMILIKAN BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN YANG ADA DIATASNYA

1977
6
TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK

1977
7
UANG PENGGANTI BIAYA CETAK LEMBAR ISIAN DI BIDANG PENGURUSAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

1978
10
PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA FOTOGRAMETRIS

1978
12
PENAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BIAYA PENDAFTARAN TANAH UNTUK BADAN-BADAN TERTENTU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1978

1978
2
BIAYA PENDAFTARAN TANAH

1978
3
FATWA TATA-GUNA TANAH

1979
3
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT

1983
10
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KEPUNYAAN BERSAMA YANG DISERTAI DENGAN PEMILIKAN SECARA TERPISAH BAGIAN-BAGIAN PADA BANGUNAN BERTINGKAT

1984
12
PENYEMPURNAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, PEMBERIAN IZIN BANGUNAN SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGADAKAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

1984
2
PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SEDERHANA/PERUMAHAN MURAH YANG DISELENGGARAKAN DENGAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH DARI BANK TABUNGAN NEGARA

1984
3
TATA CARA PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, PEMBERIAN IZIN BANGUNAN SERTA IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGADAKAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968

1985
2
TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN

1985
3
TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK DEPARTEMEN PERTANIAN

1986
1
TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

1986
6
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG FATWA TATA GUNA TANAH
1986
7
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DI SELURUH INDONESIA

1987
2
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KOTA

1987
3
PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

1993
1
TATA CARA PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM KAWASAN-KAWASAN TERTENTU DI PROPINSI RIAU

1993
2
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1994
1
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1995
1
PENYELENGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DAERAH UJI COBA

1995
2
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENGATURAN PENGUASAAN TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA

1995
3
PENYELENGARAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK

1996
1
FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1996
2
PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH

1996
3
BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

1996
4
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT-KREDIT TERTENTU

1996
5
HAK TANGGUNGAN

1996
6
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

1996
7
PERSYARATAN PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING

1996
8
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING

1997
1
PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH PERDESAAN, PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN, KEMAMPUAN TANAH DAN PENGGUNAAN SIMBOL/WARNA UNTUK PENYAJIAN DALAM PETA

1997
2
PEROLEHAN IZIN LOKASI DAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1997
3
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
1998
1
PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1998
2
SURVEYOR BERLISENSI

1998
3
PEMANFAATAN TANAH KOSONG UNTUK TANAMAN PANGAN

1998
5
PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK

1998
5
PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK

1998
7
KEWENANGAN MENANDATANGANI BUKU TANAH, SURAT UKUR DAN SERTIPIKAT

1999
1
TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

1999
2
IZIN LOKASI

1999
3
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA

1999
4
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1999
5
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

1999
6
TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH YANG MENYANGKUT ASET DALAM RESTRUKTURISASI DAN ATAU KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI YANG BERUPA HAK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT DAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

1999
9
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN

2005
134 /PMK.06/ 2005
PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

2007
45/PMK.05/2007
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

2007
62/PMK.05/2007
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

2007
96/PMK.06/2007

2008
08/PERMEN/M/2008

2008
58/PMK.02/2008

Post a Comment

 
Top