UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.
Mengingat:
a. pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar;
b. pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG "PERJANJIAN BAGI HASIL".
BAB I
ARTI BEBERAPA ISTILAH
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;
b. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;
c. perjanjian bagi hasil,ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini
disebut"penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;
d. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
e. petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian
pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

BAB II
PENGGARAP
Pasal 2
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.
(2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
(3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya.
BAB III
BENTUK PERJANJIAN
Pasal 3
(1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
(2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala
Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undangundang ini disebut "Camat".
(3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan
sesudah kerapatan yang terakhir.
(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan
ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas.
BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 4
(1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
(3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat
tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu
selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
(4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Pasal 5
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
(2) Di dalam hal termaksud dalam ayat 1 di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.
(3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.
Pasal 6
(1) Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini:
a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada
Kepala Desa;
b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah
yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan
sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan
yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau
tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.
(3) Di dalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
(4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan
diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang
dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
(5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

BAB V
PEMBAGIAN HASILTANAH
Pasal 7
(1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
(2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan
pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP
Pasal 8
(1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk
memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.
(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam
pasal 7.
(3) Pembayaran oleh siapa pun, termasuk pemilik dan penggarap,kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 9
Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.
Pasal 10
Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.
BAB VII
LAIN - LAIN
Pasal 11
Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal di atas.

Pasal 12
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.
(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian
tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.
(2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 di atas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
Pasal 14
Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undangundang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.
Pasal 15
(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-;
a. pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;
b. penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2;
c. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.
(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 di atas adalah pelanggaran.
Pasal 16
Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.
Pasal 17
Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 7 Januari 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.
SOEKARNO.
Diundangkan:
Pada Tanggal 7 Januari 1960
MENTERI MUDA KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SAHARDJO.


PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Huruf a
Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam di atas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula.

Huruf b
Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi
hasil itu tidak saja berbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam Undangundang ini disebut pemilik.
Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2.
Huruf c

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama di semua daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok: nyakap.Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian "penggarap" yang akan dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu, sebagaimana halnya dengan pemilik, bisa juga merupakan badan hukum. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2.

Huruf d
Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih,yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatif itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada pihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu pihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah pihak. Lain-lain biaya yang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk
dalam golongan biaya yang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah "aandeel" dari pada penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini. Dalam pada itu di beberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membajak dan menggaru yang disebut "bowong", misalnya di daerah Kedu.

Biaya untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. Adapun pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya (pasal 9).Secara formil maupun materiil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan yang umum berlaku sekarang ini.

Huruf e
Perumusan mengenai pengertian "petani" itu diperlukan berhubung dengan adanya ketentuan dalam
pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.

Pasal 2
Ayat 1
Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah- tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang
tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk Memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak.

Ayat 2
Pada asasnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dengan tidak meninggalkan garis kebijaksanaan yang telah diletakkan dalam ayat (1). Misalnya di dalam hal luas tanah yang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa.

Ayat 3
Pada asasnya badan-badan hukum apapun dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi adakalanya,bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap. Misalnya suatu koperasi tani yang ingin menjadi penggarap atas tanah- tanah yang terlantar di desa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, sebagaimana Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainya.
Di samping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran di daerah-daerah Sumatra, Kalimantan dan lain-lainnya. Di daerah-daerah itu masalah pembukaan tanah yang pertama, jadi dalam tahun-tahun yang pertama, ialah pekerjaan yang berat, yang pada umumnya perlu ditolong dengan tenaga-tenaga mesin, seperti traktor-traktor dan sebagainya. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang ditentukan. Pengusahaan pembukaan tanah yang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan daerah-daerah yang masih merupakan padang alang-alang ataupun hutan belukar. Dalam menentukan diizinkannya atau tidak suatu badan hukum untuk menjadi penggarap harus diadakan pernilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum. Adapun yang memberikan izin itu ialah Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuknya. Untuk urusan koperasi sebaiknya diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3
Ayat 1
Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ayat 3).

Ayat 2
Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjianperjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis di muka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Pasal 4
Ayat 1
Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan dalam pasal ini
maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang dimaksud dengan "tahun" ialah "tahun tanaman", jadi bukan "tahun kalender". Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah. Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, daya pupuk inidirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnya pada tahun
ketiga. Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama dari pada untuk sawah oleh karena pada umumnya keadaan tanahnya tidak sebaik tanah sawah. Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnya dan tahun-tahun berikutnya memperbaiki tanamannya. Bahkan ada tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan ("diberikan") lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik. Adapun lamanya waktu itu haruslah pula sedemikian rupa, agar jika pada tahun-tahun pertama, karena bencana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainya, penggarap masih mempunyai cukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil yang layak. Waktu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas minimum itu.

Ayat 2
Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dimana terpaksa harus diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras atau lain sebagainya dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanahnya yang biasanya diusahakannya sendiri pada tahun berikutnya akan diusahakan sendiri lagi.

Ayat 3
Di dalam hal yang disebut pada ayat ini tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Ayat 4
Yang dimaksud dengan sawah ialah tanah yang pengusahaannya memerlukan pengairan, oleh karenanya mempunyai pematang (galengan). Dalam hal-hal yang khusus mungkin timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan sawah atau tanah kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ayat ini.
 
Pasal 5
Ketentuan dalam pasal ini memberi jaminan bagi penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan berlangsungselama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnya oleh pemilik telah dipindahkan ke tangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut, tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6. Di dalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik yang baru itu. Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2.

Pasal 6
Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum jangka waktu lamanya perjanjian dan pula
berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selayaknyalah kiranya diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena kelalaiannya atau perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang telah mereka setujui bersama pada waktu perjanjian diadakan, untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir. Tetapi hal itu hanya berbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b saja, yaitu hal-hal yang memang bertentangan dengan kewajiban seorang penggarap yang baik dan jujur. Di dalam ayat (1) huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula, karena bagi pemilik hubungannya dengan penggarap. merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, yang tidak dapat diganti dengan orang-orang lain tanpa persetujuannya. Lain halnya dengan ketentuan dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai jaminan khusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perjanjian antar/waktu terbuka bagi kedua belah pihak di dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a. Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, yaitu Camat. Dalam hal ini Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggotaanggotanya wakil-wakil golongan fungsionil tani, pejabat pertanian dan pengairan. Panitia ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Camat dalam soal-soal pengawasan dan penyelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Camat. Panitia itu memberikannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat maupun atas inisiatif sendiri. Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya putusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu maka kiranya tidaklah akan diperlukan lagi campur tangan badan-badan pengadilan. Agar supaya dapat diselenggarakan pengawasan yang sebaik-baiknya oleh instansi atasan maka Camat diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4).

Pasal 7
1. Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama di semua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai yang pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undangundang ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Di dalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsionil tani.
Selain alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbangan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang fleksibel yang akan dapat menampung keadaankeadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1:1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam di sawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman di tanah kering bagian penggarap adalah pemilik. Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap. 

2. Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 14 kuintal), untuk orangorang yang memeluk agama Islam. ini berarti bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kuintal tidak dikenakan zakat.

3. Kepala Daerah mengubah imbangan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun.
4. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan
Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 8
Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo". Jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu dilarang. Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan-ketentuan yang melarang "ijon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur ijon, bahwaa. pembayarannya dilakukan lama sebelum panen, dan b. bunganya sangat tinggi ("woekerrente"). Dalam pada itu perlu kiranya ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya hutang piutang dikalangan penggarap dan pemilik yang layak dan wajar.
Pasal 9
Sudah diuraikan dalam penjelasan pasal 1 huruf d.
Pasal 10
1. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa yang dimaksud dengan pengertian "keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonya tergantung pada keadaan dan ukuran setempat

2. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjianbagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak bersama.

Pasal 11
Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, yang selanjutnya harus dilakukan menurut apa yang ditetapkan oleh Bupati sebagai yang dimaksud dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis. 

Pasal 12
Sudah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal 1 huruf a.
Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini
dijalankan oleh semua pihak sebagaimana mestinya, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

Pasal 14
Adalah hal yang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat bertentangan dengan program akan melengkapi "sandang pangan" rakyat, jika pemilik hanya karena ia tidak menyetujui ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanya ketentuan ini maka Camat diberi wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah-tanah yang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinya. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian, karena pengusahaan tanah-tanah itu dilakukan menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang ini, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik telah ada jaminanjaminannya. Dengan tidak mengurangi dari pada ketentuan dalam pasal ini, jika dipandangnya perlu Camat dapat pula mengadakan perjanjian lain atas nama pemilik. Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistem pertanian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan usaha "soilconservation" atau pengawetan tanah, antara lain dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hijau atau jenis tanaman lain sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau bahan perdagangan. Tanah-tanah yang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh rakyat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan sendirinya tidak terkena oleh ketentuan pasal ini. Pasal 14 tertuju pada pemilik, yang dengan sengaja tanpa alasan membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan.

Pasal 15
Agar supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi pidana mengenai pelanggaran dari pasalpasal yang tertentu. Biarpun kewajiban yang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewajiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanya, tetapi karena titik beratnya terletak pada pemilik, maka ancaman hukuman ditujukan kepadanya. Mengenai pasal 2 keadaannya adalah sebaliknya. Ancaman hukuman denda kiranya sudah cukup untuk mencapai apa yang dimaksudkan.

Pasal 16
Materi yang diatur dalam Undang-undang ini selain mempunyai segi-segi yang terletak dalam bidang hukum yang menyangkut tanah yang termasuk bidang Departemen Agraria mempunyai pula segi-segi yang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuanUndang-undang ini ada yang akan ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17
Tidak memerlukan penjelasan.

 
ILMU HUKUM © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top