1 Comment

6. Bidang-bidang Hukum Perdata dan Sistimatiknya
        Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan lazimnya dibagi dalam 4 bagian yaitu:
1. Hukum perorangan/badan pribadi (personenrecht);
2. Hukum keluarga (familierecht);
3. Hukum harta kekayaan (vermogenrecht):
4. Hukum waris (erfrecht).
        Hukum perorangan/badan pribadi memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
       Hukum keluarga memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, curatele, dan sebagainya.
       Hukum harta kekayaan memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
      Hukum waris memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli warisnya).
     Sistematik hukum perdata menurut undang-undang yaitu susunan hukum perdata sebagaimana termuat dalam BW yang terdiri dari 4 buku:
Buku I : tentang orang (van personen). Buku II : tentang benda (van zaken). Buku III : tentang perikatan (van
verbintenissen). Buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa (van bewijs en verjaring).
     Buku I tentang orang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Buku I ini terdiri dari 18 Bab yaitu:
I. Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak perdata.
II. Tentang akta-akta catatan sipil.
III. Tentang tempat tinggal atau domisili.
IV. Tentang perkawinan.
V. Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri.
VI. Tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya.
VII. Tentang perjanjian kawin.
VIII. Tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya.
IX. Tentang perpisahan harta kekayaan.
X. Tentang pembubaran perkawinan.
XI. Tentang perpisahan meja dan ranjang.
XII. Tentang kebapaan dan keturunan anak-anak.
XIII. Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda.
XIV. Tentang kekuasaan orang tua.
XV. Tentang kebelum-dewasaan dan perwalian.
XVI. Tentang pendewasaan.
XVII. Tentang pengampuan.
XVIII. Tentang keadaan tidak hadir.
        Buku II tentang benda memuat hukum kebendaan serta hukum waris. Buku II ini terdiri dari 21 Bab yaitu:
I. Tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya.
II. Tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya.
III. Tentang hak milik (eigendom).
IV. Tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan.
V. Tentang kerja rodi.
VI. Tentang pengabdian pekarangan.
VII. Tentang hak numpang karang (recht van opstal).
VIII. Tentang hak usaha (erfpacht).
IX. Tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh.
X. Tentang hak pakai hasil.
XI. Tentang hak pakai dan hak mendiami.
XII. Tentang perwarisan karena kematian.
XIII. Tentang surat wasiat.
XIV. Tentang pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan.
XV. Tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
XVI. Tentang hak menerima dan menolak suatu warisan.
XVII. Tentang pemisahan harta peninggalan.
XVIII. Tentang harta peninggalan yang tidak terurus.
XIX. Tentang piutang-piutang yang diistimewakan.
XX. Tentang gadai.
XXI. Tentang hipotik.
         Buku III tentang perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III ini terdiri dari 18 Bab yaitu:
I. Tentang perikatan-perikatan umumnya.
II. Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.
III. Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.
IV. Tentang hapusnya perikatan-perikatan.
V. Tentang jual-beli.
VI. Tentang tukar-menukar.
VII. Tentang sewa-menyewa.
VIIA. Tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan.
VIII. Tentang perseroan.
IX. Tentang perkumpulan.
X. Tentang hibah.
XI. Tentang penitipan barang.
XII. Tentang pinjam pakai.
XIII. Tentang pinjam mengganti.
XIV. Tentang bunga tetap atau bunga abadi.
XV. Tentang persetujuan untung-untungan.
XVI. Tentang pemberian kuasa.
XVII. Tentang penanggungan.
XVIII. Tentang perdamaian.
           Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Buku IV ini terdiri dari 7 Bab yaitu:
I. Tentang pembuktian pada umumnya.
II. Tentang pembuktian dengan tulisan.
III. Tentang pembuktian dengan saksi-saksi.
IV. Tentang persangkaan-persangkaan.
V. Tentang pengakuan.
VI. Tentang sumpah di muka hakim.
VII. Tentang daluwarsa.
        Sebagaimana disebutkan di atas, hukum keluarga di dalam BW dimasukkan pada Buku I tentang orang. Hal ini disebabkan oleh hubungan-hubungan keluarga berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk menggunakan hak-haknya itu. Hukum waris dimasukkan dalam Buku II tentang benda oleh karena pewarisan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (eigendom). Sedangkan hak milik (eigendom) diatur dalam Buku II. Selain itu,
juga dikatakan bahwa pembentuk undang-undang menganggap bahwa hak waris adalah merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan atas "boedel" dari orang yang meninggal dunia. Sedangkan pembuktian dan daluwarsa sebenarnya termasuk hukum acara perdata sehingga kurang tepat dimasukkan dalam BW yang
pada asasnya mengatur hukum perdata materil. Akan tetapi, rupanya ada pendapat bahwa hukum acara perdata itu dapat dibagi dalam dua bagian yaitu bagian materil dan bagian formil. Soal-soal pembuktian dan alat-alat bukti termasuk bagian materil, sehingga dapat juga dimasukkan dalam BW sebagai hukum perdata
materil.

Posting Komentar

 
Top