0 Comment
Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata
3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa
 Dalam Undang-undang Dasar 1945, konstitusi RIS dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 ada dimuat aturan peralihan. Salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundangundangan yang ada pada saat undang-undang dasar tersebut diberlakukan. Dengan demikian, kevacuman hukum dalam masyarakat dapat dilundari.
     Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menentukan:
"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undangundang Dasar ini".
    Kemudian Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 juga menentukan:
"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat".
Berdasarkan Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945 itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden mengadakan dan mengumumkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945, yang bunyinya sebagai berikut:
"KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal I I berhubung dengan
Pasal IV menetapkan peraturan sebagai berikut:
Pasal 1
"Segala Badan-badan Negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut".
Pasal 2
"Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945". 


Dalam penjelasan Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1945 ini disebutkan bahwa, diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. 


Jadi, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 diteruskan berlakunya di Indonesia. Bagaimana keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 itu? 


Sebagaimana diketahui negara Indonesia pada waktu itu dijajah oleh Jepang, sehingga sebelum tanggal 17 Agustus 1945 berlaku peraturan-peraturan Pemerintah Balatentara Jepang. Untuk daerah Jawa dan Madura, Pemerintah Balatentara Jepang telah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret
1942, dimana dalam Pasal 3 dinyatakan:
"Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer".
Sedangkan untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura ada badan-badan dan kekuasaan lain dari Balatentara Jepang yang tindakan-tindakannya dalam hal ini boleh dikatakan sama. 


Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada zaman Jepang pun tetap dilanjutkan berlakunya peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda, yang sebenarnya tidak hanya mengenai hukum perdata, tetapi juga hukum-hukum bidang lain, seperti hukum pidana, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. 


Dengan adanya aturan-aturan peralihan tersebut di atas, maka segala peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dahulu (seperti IS, BW, WvK, dan sebagainya) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.


Persoalannya sekarang adalah apakah Pasal-pasal 163 dan 131 IS sampai sekarang masih bisa dipertahankan berlakunya? Apakah jiwa pasal-pasal itu tidak bertentangan dengan Undang-undang
Dasar 1945 dan semangat serta suasana kemerdekaan Indonesia?


Yurisprudensi, praktek perundang-undangan dan doktrin, semuanya berkesimpulan dan sependapat bahwa pada tanggal 17 Agustus 19445, IS (indische Staatsregeling) sebagai kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan sudah tidak berlaku lagi. Aturan-aturannya satu persatu dinilai, apakah sesuai atau bertentangan dengan semangat dan suasana kemerdekaan.


Jadi, yang dipertahankan oleh aturan peralihan bukan IS sebagai kodifikasi, tetapi hanyalah aturan-aturannya yang lepas dari ikatannya sebagai kodifikasi, sepanjang aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. 


Khusus dalam menilai Pasal 131 dan 163 IS, pertama-tama harus diperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan:
"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara " .


Kemudian Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ".

Jelaslah sekarang bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak mengenal adanya golongan-golongan warga negara Indonesia seperti disebut dalam Pasal 131 dan 163 IS.


Selanjutnya khusus mengenai pencatatan sipil, pada tanggal 27 Desember 1966 lahir Instruksi Presiden No. 31/UI/IN/12/1966 yang isinya antara lain menentukan:

  1. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, janganlah menggunakan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS.
  2. Selanjutnya, Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia, dan hanya boleh dibedakan antara warga negara Indonesia dan orang asing. 

Instruksi Presiden di atas jelas dan tegas memerintahkan penghapusan perbedaan golongan-golongan penduduk Indonesia berdasarkan IS ciptaan kolonial Hindia Belanda itu.


Kendatipun Pasal 131 dan 163 IS tersebut belum dicabut secara resmi, tetapi apakah kedua pasal IS itu dapat dianggap sudah tidak berlaku lagi sekarang ini karena bertentangan dengan Undangundang
Dasar 1945 dan tidak sesuai lagi dengan semangat dan suasana kemerdekaan Indonesia?, dengan konsekuensi harus mencari dasar hukum lain untuk memberlakukan BW dan WvK bagi mereka yang semula berada di bawah lingkungan kuasa hukum perdata Barat itu.


Ketika Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 27 Desember 1949 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan konstitusi RIS, hukum perdata Eropa peninggalan Hindia Belanda terus berlaku berdasarkan aturan peralihan yang terdapat dalam Konstitusi RIS yaitu Pasal 192 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:
Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tatausaha atas kuasa konstitusi ini. 
Kemudian ketika Konstitusi RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950, hukum perdata Eropa dilanjutkan berlakunya berdasarkan Pasal 142 Ketentuan Peralihan Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan:
Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.
Kemudian setelah negara kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hukum perdita barat itu diteruskan lagi berlakunya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.


Dengan demikian, jelaslah bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata barat itu hingga sekarang adalah aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi RIS dan Undang-undang Dasar Sementara 1950.
H. Riduan Syahrani, SH

Post a Comment

 
Top