0 Comment

Hukum Orang (Personenrecht)
1. Manusia Sebagai Subyek Hukum
A. Manusia
Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindera dan mempunyai budaya. Sedangkan orang adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person.

Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau persoon. Karena itu, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (rechtspersoonlijkheid) yaitu pendukung hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, waganegara ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung pula kepada kaya atau miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa (pejabat) ataupun rakyat biasa, semuanya sama.
Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meningal dunia. Pengecualian mulainya mendukung hak dan kewajiban dalam BW disebut pada Pasal 2 yang menentukan sebagai berikut:
1)      "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya".
2)      "Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah telah ada".
Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 BW di atas ini sering disebut rechtsfictie". Ketentuan ini sangat penting dalam hal warisan misalnya.
Dalam Pasal 638 BW itentukan bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada saat pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 2 BW, seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dianggap seolah-olah sudah dilahirkan, manakala anggapan ini menjadi keuntungan si anak. Tapi kalau anak dalam kandungan itu kemudian dilahirkan mati, maka ia dianggap sebagai tidak pernah telah ada. Artinya kalau anak (bayi) itu lahir hidup, meskipun hanya sedetik dan ini dapat ditentukan, maka ia ketika dalam kandungan dianggap sudah hidup, sehingga dalam kandunganpun ia sudah merupakan orang yakni pendukung hak.
Pentingnya Pasal 2 BW terlihat pada contoh kasus sebagai berikut. Seorang ayah pada tanggal 1 Agustus 1984 meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia ini ia mempunyai dua orang anak, sedangkan isterinya dalam keadaan hamil (mengandung).
Seandainya Pasal 2 BW tidak ada, maka yang menjadi ahli waris -kalau ayah yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan wasiat - hanyalah dua orang anaknya dan jandanya (isterinya). Pada tanggal 1 September 1984 anak dalam kandungan isteri itu lahir hidup dan segar bugar. Kalau Pasal 2 BW itu tidak ada,  maka boedel warisan yang ditinggalkan ayahnya hanya dibagi antara saudara-saudaranya dan ibunya, yang masing-masing mendapat sepertiga, sedangkan ia yang masih dalam kandungan ketika ayahnya meninggal dunia tidak mendapat apa-apa. Keadaan ini dirasakan tidak adil.
Pasal 2 BW tersebut diadakan untuk meniadakan ketidak adilan itu, sehingga anak yang ada dalam kandunganpun merupakan ahli waris. Karena itu, bagian dari masing-masing ahli waris pada contoh kasus di atas ini adalah seperempat (tiga anak dan seorang isteri/janda). Pembagian ini juga berlaku seandainya anak itu hanya hidup sedetik. Adapun bagiannya menjadi warisan. Jadi anak yang hidup sedetik dan kemudian meninggal itu menjadi pewaris. Sedang yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudaranya dan ibunya.
Sebagaimana telah dikatakan bahwa berakhirnya seseorangsebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata adalah apabila ia meninggal dunia. Artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Pasal 3 BW menyatakan: "Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematianperdata, atau kehilangan segala hak perdata".Akan tetapi, ada beberapa faktor yang mempegaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi kewenangan berhak tersebut antara lain adalah:
1.      Kewarga-negaraan; misalnya dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
2.       Tempat tinggal; misalnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1960 dan Pasal I Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 (Tambahan Pasal 3a s.d. 3e) jo Pasal 10 ayat (2) UUPA disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya.
3.      Kedudukan atau jabatan; misalnya hakim dan pejabat hokum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
4.      Tingkahlaku atau perbuatan; misalnya dalam Pasal 49 dan 53 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua/wali atau berkelakuan buruk sekali.
B. Ketidakcakapan
Selanjutnya meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subyek hokum (rechtspersoonlijkheid), tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
1.      Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW);
2.      Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo UU Kepailitan).
Jadi orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hokum adalah orang yang dewasa dan sehat akal fikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum tertentu.
Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (curator). Sedangkan penyelesaian hutangpiutang' orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (weeskamer).
Uraian di atas ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum (rechtspersoonlijkheid) yakni pendukung hak dan kewajiban, tetapi tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegheid).
Dengan demkian, rechtsbekwaamheid adalah syarat umum sedangkan rechtsbevoegheid adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.
C. Pendewasaan
Dalam sistem hukum perdata (BW), mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan hokum seorang dewasa, terdapat lembaga hokum pendewasaan (handlichting), - yang diatur pada Pasal-pasal 419 s.d. 432. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur21 tahun. Jadi, maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum(penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orangyang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun, yang diberikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri.
Akan tetapi, lembaga pendewasaan (handlichting) ini sekarang tidak relevan lagi dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun1974 (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) yang menentukan bahwa seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa. Ketentuan Undang-undang Perkawinan yang menetapkan umur seorang dewasa 18 tahun itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 2 Desember 1976 No. 477 K/Sip/76 dalam perkara perdata antara Masul Susano alias Tan Kim Tjiang vs Nyonya Tjiang Kim Ho.
 Dalam pergaulan hidup di masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sedemikian banyaknya, maka sudah tentu diperlukan adanya tanda untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, selanjutnya untuk mengetahui apa yang merupakan hakhaknya dan apa pula yang merupakan kewajiban-kewajibannya. Tanda yang diperlukan ialah nama.
D. Nama
Bagi golngan Eropa dan mereka yang dipersamakan, soal nama mereka ini diatur dalam Buku I titel II bagian kedua (Pasal 5a s.d 12) yang menentukan tentang nama-nama, perubahan namanama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi, dengan adanya Undang-undang No. 4 tahun 1961 yang mengatur tentang penggantian nama, maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.
Masalah nama bagi orang-orang golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan, merupakan hal yang cukup penting, karena nama itu merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum. Bahkan, dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa seorang yang bersangkutan. Hal mana sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.
Nama seorang golongan Eropa pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu '[nama kecil" (misalnya Karel, Jan, Robert, dan sebagainya) yang biasa diberikan sendiri oleh orang tuanya dan "nama keluarga" (seperti Bakker, Koch, Tounissen dan sebagainya) yang dipakai oleh bapak dan ibunya.
E. Tempat Tinggal
Selain daripada nama, untuk lebih jelas lagi siapa yang mempunyai sesuatu hak dan/atau kewajiban serta dengan siapa seseorang mengadakan hubungan hukum, maka dalam hokum perdata ditentukan pula tentang tempat tinggal (domisili).Kepentingan adanya ketentuan tentang tempat tinggal seseorang ini antara lain adalah untuk menyampaikan gugatanperdata terhadap seseorang.
Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal (domisili)dimana ia berkediaman pokok, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap dimana ia sungguh-sungguh berada.
Tempat tinggal dapat dibedakan atas 2 macam yaitu:
1.      Tempat tinggal yang , sesungguhnya. Di tempat tinggal sesungguhnya inilah biasanya seseorang melakukan hakhaknya dan memenuhi kewajiban-kewajiban perdata pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya ini dapat dibedakan pula atas 2 macam, yakni:
a.       Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri, tidak terikat/bergantung kepada hubungannya dengan pihak lain.
b.      Tempat tinggal yang tidak bebas, yakni tempat tinggal yang terikat/bergantung kepada hubungannya dengan pihak lain. Misalnya, tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya/walinya; tempat tinggal orang yang berada di bawah pengampuan di rumah pengampunya; buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikannya jika mereka tinggal bersama majikannya.
2.      Tempat tin-ggal yang dipilih. Dalam "uatu sengketa di muka pengadilan, kedua belah pihak yang bernerkara atau salah satu dari mereka dapat memilih tempat tingga lain daripada tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Pemilihan tempat tinggal ini dilakukan dengan suatu akta. Diadakannya tempat tinggal yang dipilih ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak lain maupun untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut.
Kemudian rumah kematian yang sering terpakai dalam undang-undang tidak lain seperti domisili penghabisan dari orang yang meninggal. Pengertian ini adalah penting untuk menentukan beberapa hal seperti: pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili tentang warisan yang dipersengketakan; pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili tuntutan si berpiutang dan sebagainya. Sedangkan bagi badan hukum biasanya tidak dikatakan dengan istilah "tempat tinggal/kematian" melainkan "tempat kedudukan". Secara yuridis tempat kedudukan suatu badan hukum ialah tempat dimana pengurusnya menetap.
Menurut beberapa arrest dari Hoog Raad, ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggal yang termuat dalam BW Buku 1 Pasal 17 s.d. 25, juga berlaku dalam  memperlakukan undang-undang tata usaha maupun undang-undang lainnya, sepanjang undang-undang itu tidak menentukan lain.
F. Keadaan Tidak Hadir
Bilamana seseorang untuk waktu yang pendek maupun untuk waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi sebelum pergi ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maka keadaan ddak di tempat orang itu tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi, bilamana orang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut sebelumnya tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain untuk mewakili diinya maupun untuk mengurus harta kekayaannyadan sebala kepentingannya, maka keadaan tidak ditempatnya orang itu menimbulkan persoalan, siapa yang mewakili dirinya dan bagaimana mengurus harta kekayaannya?
Meskipun orang yang meninggaljcan tempat tinggal itu tidak kehilangan statusnya sebagai persoon atau sebagai subyek hukum, tetapi keadaan tidak ditempat (keadaan tidak hadir - afwezigheid) orang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang perlu mengaturnya.
Ketentuan mengenai keadaan tidak di tempat atau keadaan tidak hadir (afwezigheid) termuat dalam BW Buku I Pasal 463 s.d. 495 dan dalam Stb. 1946 No. 137 jo Biblad V dan Stb. 1949 No. 451.
Undang-undang mengatur keadaan tidak di tempat atas tiga masa atau tingkatan, yaitu masa persiapan (Pasal 463 s.d. 466), masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa, orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia (Pasal 467 s.d. 483) dan masa pewarisan secara definitif (Pa.$rd\ 484).
Dalam masa persiapan (tindakan sementara) tidak perlu ada keraguan apakah orang yang meninggalkan tempat tinggal itu masih hidup atau sudah meninggal dunia; tetapi ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya atau guna mengadakan seorang wakil baginya. Pada masa ini Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang keadaan tidak hadir itu menunjuk Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk menjadi pengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak di tempat tidak banyak, maka untuk mengurus harta kekayaan dan mewakili kepentingannya itu, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda atau kepada isteri atau suaminya.
Masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia, yaitu setelah lewat 5 tahun sejak keberangkatannya dari tempat tinggalnya atau 5 tahun sejak diperolehnya kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu masih hidup, setelah diadakan pemanggilan secara umum dengan memuat di surat kabar sebanyak tiga kali. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang tidak di tempat beralih kepada ahli warisnya, tetapi ini hanya bersifat sementara dan dengan pembatasan-pembatasan.
Sedangkan masa pewarisan secara definitif adalah masa dimana persangkaan bahwa orang yang tidak di tempat itu telah meninggal dunia semakin kuat yaitu setelah lampau 30 tahun sejak hari pernyataan kemungkinan meninggal dunia atau setelah lampau 100 tahun terhitung sejak hari lahir orang yang tidak di tempat itu.
Meskipun demikian, dalam setiap masa itu orang yang tidak di tempat tersebut tetap mempunyai wewenang berhak dan wewenang bertindak atas harta kekayaan yang ditinggalkannya, dimana kalau ia muncul kembali, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kembali kepadanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu (Pasal 486 dan Pasal 487).
Kemudian dalam Pasal 489 s.d. 492 diatur tentang akibat-akibat keadaan tidak di tempat yang berhubungan dengan perkawinan, tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal BW mengenai afwezigheid yang berhubungan dengan perkawinan ini kiranya sudah tidak relevan lagi.
Pentingnya pengaturan mengenai keadaan tidak di tempat atau keadaan tidak hadir terutama adalah pada masa dahulu dimana hubungan antar daerah masih sukar. Berbeda dengan zaman modern sekarang dimana hubungan antar daerah maupun antar negara sudah lancar. Untuk masa sekarang pengaturan mengenai keadaan tidak di tempat tetap ada gunanya, satu dan lain hal bila terjadi perang atau terjadi kekacauan-kekacauan, dimana orang banyak yang hilang dan perhubungan dengan beberapa daerah atau negara terputus.

Post a Comment

 
Top