0 Comment
Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata   
2. Hukum Perdata di Indonesia
Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam {pluralistis). Masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan, sejak kedatangan orang Belanda di Indonesia pada tahun 1959. 
Keanekaragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu:

  1. Golongan Eropa, ialah: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub. b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
  2. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain danmereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
  3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra.
Selanjutnya, dalam Pasal 131 IS dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropa atau hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainnya (Bumiputra dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masingmasing. Kemudian apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendakinya, hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupundengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS di atas ini, kodifikasi hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan. Bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing; kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan
terhadap golongan Timur Asing selain hukum keluarga dan hukum waris.


Peraturan perundang-undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Bumiputra (Indonesia) antara lain Pasal 1601-1603 (lama) B W tentang perburuhan (Stb. 1879 No. 256), Pasal 1788 - 1791 BW tentang hutang-piutang karena perjudian (Stb. 1907 No. 306) dan beberapa pasal KUHD yaitu sebagian besar Hukum Laut. (Stb. 1939 No. 570 jo No. 717).


Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia asli (Bumiputra) seperti ordonansi perkawinan bangsa Indonesia yang beragama Kristen (Stb. 1933
No. 74), ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia yang disingkat dengan IMA (Stb. 1939 No. 569 jo 717 dan ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia (Stb. 1939 No 570 jo. No. 717).


Kemudian peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan misalnya undang-undang hak pengarang (Auteurswet tahun 1912), Peraturan umum tentang koperasi (Stb. 1933 No.1 Ibid. 2 Peraturan yang berlaku sekarang tentang hak cipta ini adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, orang-orang bukan golongan Eropa dapat dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum perdata Eropa yang diatur dalam peraturan yang termuat dalam Stb. 1917 No. 17, yang diberi nama dengan "Regeling nopens de Vrijwillige Onderwerping aan het Europeesch Privaatrecht" (Peraturan mengenai penundukan diri dengan suka rela kepada hukum perdata Eropa). Peraturan ini mengenal empat macam penundukan diri, yaitu penundukan kepada seluruh hukum perdata Eropa (yang diatur dalam Pasal 1 - 17), penundukan kepada sebagian hukum perdata Eropa (yang diatur dalam Pasal 18 - 25), penundukan diri pada perbuatan hukum tertentu (yang diatur dalam Pasal 29). Penundukan diri yang terakhir inilah yang paling banyak terjadi dalam praktek. Pasal 29 peraturan penundukan diri tersebut menentukan, jika seseorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal atau tidak ada diatur dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum perdata Eropa. Misalnya, menandatangani aksep (surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang), menandatangani wesel, menandatangani perjanjian asuransi, dan sebagainya.


Lembaga penundukan diri yang diatur dalam Stb. 1917 No. 12 ini sebenarnya lebih ditujukan bagi golongan Bumiputra, sedangkan bagi golongan Timur Asing sudah hampir tidak relevan lagi dengan adanya peraturan yang termuat dalam Stb. 1855 No. 79 tanggal 8 Desember 1855 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Stb. 1924 No. 556 tanggal 9 Desember 1925 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1925 (yang akan diterangkan di bawah ini).


Diadakannya lembaga penundukan diri kepada hukum perdata Eropa ini, sedikit banyak untuk kepentingan orang-orang golongan Eropa sendiri. Sebab, seperti dinyatakan Mr. C. J. Scholten Van Oud-Haarlem, Ketua Hooggerechtshof yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Lembaga Penundukan dalam notanya tahun 1840, bahwa penundukan sukarela akan memberi keamanan besar (grole veiliheid) dan keuntungan kepada orang Eropa, sebab kalau mereka membuat perjanjian atau perikatan dengan orang-orang yang tidak
tergolong ke dalam orang Eropa, dengan memperlakukan hukum Eropa atas perjanjian yang dibuatnya itu.


Dengan demikian, kepentingan orang Eropa dapat diamankan karena hukum Eropa merupakan hukum tertulis yang akan lebih 3 Peraturan yang berlaku sekarang tentang koperasi ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum adat yang
tidak tertulis.
 Lembaga penundukan diri secara sukarela tidak mungkin terjadi sebaliknya, artinya lembaga ini hanya mungkin dilakukan oleh orang Indonesia ash dan Timur Asing terhadap hukum perdata
Eropa, dan tidak mungkin terjadi penundukan diri secara suka rela dari orang Eropa atau Timur Asing terhadap hukum adat.


Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa lembaga penundukan diri kepada hukum perdata Eropa bagi golongan Timur Asing sudah hampir tidak relevan lagi dengan adanya peraturan yang termuat dalam Stb. 1855 No. 79. Sebab, dengan peraturan yang termuat dalam Stb. 1855 No. 79 tersebut, hukum perdata
Eropa (Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel) dinyatakan berlaku terhadap orang golongan Timur Asing, kecuali hukum keluarga dan hukum waris.


Kemudian pada tahun 1917 mulai diadakan pembedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa, karena untuk golongan Timur Asing Tionghoa dianggap bahwa hukum Eropa yang sudah berlaku bagi mereka dapat diperluas lagi. Lalu diadakan peraturan tersendiri mengenai hukum
perdata ini bagi mereka, yaitu peraturan yang termuat dalam Stb. 1917 No. 129 (yang baru berlaku untuk seluruh Indonesia sejak tanggal 1 September 1925). Menurut peraturan ini seluruh hukum perdata Eropa berlaku bagi mereka, kecuali pasal-pasal mengenai Burgerlijk Stand yang termuat dalam bagian 2 dan 3 titel 4 buku 1 BW, dimana bagi orang-orang golongan Timur Asing Tinghoa diadakan Burgerlijk Stand tersendiri, serta peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak (adopsi) yaitu dalam bagian orang golongan Timur Asing bukan Tionghoa (Arab, India, Pakistan dll.), berdasarkan peraturan yang termuat dalam Stb. 1855 No. 79 yang kemudian diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1924 No. 446
langgal 9 Desember 1924 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1925, hukum perdata Eropa berlaku bagi mereka, kecuali mengenai hukum keluarga dan hukum waris, dimana untuk kedua bidang hukum ini tetap berlaku hukum adat mereka sendiri. Akan tetapi, mengenai pembuatan wasiat (testament) hukum perdata Eropa berlaku juga bagi mereka.
H. Riduan Syahrani, SH

Posting Komentar

 
Top