2 Comment
Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata
5. Kedudukan BW pada Waktu Sekarang
       Bagaimana kedudukan BW (Burgerlijk Wetboek) pada waktu sekarang? Apakah BW tersebut masih bisa dianggap berlaku sebagai sebuah kitab undang-undang (kodifikasi) di negara Republik Indonesia yang sudah merdeka ini?
       Persoalan di atas ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Kehakiman RI tahun 1962 pada salah satu Rapat Kerja Badan Perancang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional bulan Mei 1962. Menteri Kehakiman, Sahardjo, S.H.. pada pertemuan itu melontarkan suatu problema hukum:
      "Apakah BW sebagai kodifikasi tidak telah habis masa berlakunya pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945?"
       Sahardjo berpendapat bahwa BW tisak lagi sebagai suatu undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Dengan kata lain BW bukan lagi sebagai wetboek tetapi rechtsboek yang hanya dipakai sebagai pedoman. 
       Menanggapi persoalan yang dikemukakan Menteri Kehakiman Sahardjo, S.H. tersebut, Prof. Mahadi, S.H. berpendapat sebagai berikut di bawah ini:
1. BW sebagai kodifikasi sudah tidak berlaku lagi;
2. Yang masih berlaku ialah aturan-aturannya, yang tidak bertentangan dengan semangat serta suasana kemerdekaan;
3. Diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrina untuk menetapkan aturan mana yang masih berlaku dan aturan mana yang tidak bisa dipakai lagi.
4. Tidak setuju suatu tindakan legislatif untuk menyalakan bahwa aturan-aturan BW dicabut sebagai aturan-aturan tertulis.
       Tegasnya, tidak setuju, untuk menjadikan aturan-aturan BW yang masih bisa berlaku menjadi hukum kebiasaan (hukum adat), sebab:
a. Kelompok-kelompok hukum, yang sekarang diatur dalam BW, akan menjelma nanti di dalam hukum nasional kita juga dalam bentuk tertulis. Setapak ke arah itu telah kita lakukan, yaitu sebagian dari Buku II telah diatur secara lain di dalam Undang-undang Pokok Agraria. Hukum Perjanjian (Buku III) sedang dalam
perencanaan. Hukum Acara Perdata, yang melingkupi sebagian dari Buku IV sedang dirancangkan dan sebagainya. Jadi, tidak logis, kalau yang tertulis sekarang itu dijadikan tidak tertulis, untuk kemudian
dijadikan tertulis kembali (meskipun dengan perubahanperubahan).
b. Dengan berlakunya aturan-aturan B W sebagai hukum adat, tidak hilang segi diskriminatifnya. Mungkin hilang segi intergentilnya, tetapi masih tetap ada segi "interlokalnya".
c. Dengan memperlakukan BW sebagai hukum adat, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan peraturan-peraturan tentang Burgerlijk Stand sebagai aturan-aturan tertulis. Peraturan-peraturan tentang Burgerlijk
Stand nyata-nyata bersifat diskriminatif, sebab pada umumnya tidak ada Burgerlik Stand untuk sebagian
besar dari warga negara Indonesia.
d. Kedudukan BW rasanya harus kita tilik bergandengan dengan kedudukan KUHDagang. Dapatkah kita
membuat pernyataan bahwa ada aturan-aturannya berlaku sebagai hukum adat? Apakah tidak ada segisegi
internasionalnya) (Bandingkan wessel misalnya).
e. Menjadikan aturan-aturan BW sebagai hukum adat mempunyai akibat psikologis terhadap alam fikiran
para hakim madya, yaitu para hakim muda lepasan S KM A dan para hakim bekas-bekas pegawai administratif yang tidak sedikit jumlahnya itu. Sekarang mereka mempunyai perpegangan, pertama norma hukum tertulis dan kedua yurisprudensi. Jika aturan-aturan BW dijadikan hukum adat. maka hanya
tinggal satu pegangan ini, kata Mahadi, tidak membawa akibat baik kepada mutu keputusankeputusan
hakim-hakim yang bersangkutan.
        Akhirnya, Prof. Mahadi mengusulkan agar persoalan ini diserahkan kepada Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya serta melalui jalan lain di dalam rangka peradilan terpimpin, dibantu oleh para pengarang di dalam majalah hukum, untuk menjelaskan aturan-aturan mana dari BW itu yang dapat dpandang
sebagai tidak berlaku lagi.
        Kemudian gagasan Sahardjo yang menganggap BW bukan lagi sebagai wetboek, tetapi rechtboek ini dibawa ke dalam Kongres Majelis- Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI - sekarang LIPI) II yang diadakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 1962, yang dikemukakan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam prasarannya yang berjudul: "Keadaan Transisi dari Hukum Perdata Barat".
       Dalam prasarannya itu Wirjono Prodjodikoro mengemukakan beberapa pemikiran sebagai berikut:
1. Mengingat kenyataan bahwa BW oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari BW di Negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan buat orang-orang Belanda di Indonesia, yang sudah merdeka lepas dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya-kah untuk memandang BW tersebut sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di
Indonesia? Dengan kata lain, apakah BW yang bersifat kolonial itu masih pantas secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undangundang?
2. Gagasan Menteri Kehakiman Sahardjo, S.H., dalam sidang Badan Perancang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962 yang menganggap BW tidak lagi sebagai suatu undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis, sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para penguasa terutama para hakim lebih leluasa untuk mengesampingkan beberapa pasal dari BW yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.
3. Namun, karena dalam gagasan tersebut B W masih tetap sebagai pedoman yang harus diperhatikan seperlunya oleh para penguasa, maka untuk kepastian hukum masih sangat perlu diusahakan sekuat tenaga, agar dalam waktu yang tidak lama, BW sebagai pedomanpun harus dihilangkan sama sekali dari bumi Indonesia secara tegas, yaitu dengan suatu pencabutan, tidak dengan undang-undang melainkan dengan suatu pernyataan dari pemerintah atau dari Mahkamah Agung. 
         Ternyata gagasan tentang kedudukan hukum BW yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro dalam Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mendapat sambutan dan persetujuan bulat dari para peserta kongres. Kemudian terdengar banyak sekali suara-suara dari para sarjana hukum di Indonesia yang menyetujui juga gagasan tersebut. Dan ternyata Mahkamah Agung juga menyetujuinya dan sebagai konsekuensinya Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. 3/1963 tanggal 5 September 1963 yang disebarluaskan kepada semua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
        Sejak semula pada umumnya sudah dirasakan sebagai suatu keganjilan bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan suatu negara merdeka, masjh saja berlaku banyak undang-undang yang sifat dan tujuannya sedikit banyak tidak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertama-tama dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya mengejar pemenuhan kepentingan negara Belanda dan orang-orang Belanda.
        Maka hanya dengan rasa terpaksa peraturan-peraturan undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda itu dilaksanakan oleh para yang berwajib.
        Dalam keadaan yang demikian ini dapat dimengerti, bahwa sering dicari jalan, terutama secara suatu penafsiran yang istimewa untuk menghindarkan, bahwa masyarakat dirugikan. Mengingat kenyataan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tarna diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar
dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.
         Dengan lain perkataan: apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang.
       Berhubung dengan ini timbul suatu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis.
         Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, S.H. pada sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.
         Gagasan ini sangat menarik, karena dengan demikian para penguasa, terutama para hakim, lebih leluasa untuk mengesampingkan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.
         Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada khalayak ramai dalam seksi hukum dari Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI, dan di situ mendapat persetujuan bulat dari para peserta.
          Kemudian terdengar banyak sekali suara-suara dari para sarjana hukum di Indonesia yang menyetujui juga gagasan ini. Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:
1. Pasal-pasal 108 dan 119 B W tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dan bantuan suami.
2. Pasal 284 ayat (3) BW mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Dengan demikian, pengakuan anak itu tidak lagi berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.
3. Pasal 1682 BW yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579 BW yang menentukah bahwa dalam hal sewa menyewa barang, si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.
5. Pasal 1238 BW yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, apabila gugatan ini didahului dengan penagihan tertulis. Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan di antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.
6. Pasal 1460 BW tentang risiko seorang pembeli barang, pasal mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan. Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertanggungjawaban atau risiko atas musnahnya barang yang sudah
dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak, dan kalau ya, sampai di mana.
7. Pasal 1603 x ayat (1) dan ayat (2) B W, yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa di satu pihak dan bukan Eropa di lain pihak mengenai perjanjian perburuhan.
         Demikianlah bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang sangat terkenal itu, dimana dengan surat edaran yang ditandatangani Wirjono Prodjodikoro tersebut, beberapa pasal BW
dinyatakan tidak berlaku lagi.
        Dalam perkembangan selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 itu mendapat tanggapan dan sorotan dari Mahkamah Agung sendiri, ketika yang menjadi ketua Mahkamah Agung Prof. R. Subekti, S.H., yang disampaikan pada Pembukaan Seminar Hukum Nasional II di Semarang pada tahun 1968.
       Menurut Subekti gagasan Menteri Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta Seminar Hukum bukanlah suatu sumber hukum formil. Oleh karena itu, gagasan Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, S.H. yang menganggap Burgerlijk Wetboek (BW) bukan lagi suatu Wetboek tetapi hanya sebagai
rechtboek yang kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 3/1963, harus dipandang sebagai anjuran kepada para hakim untuk jangan ragu-ragu atau takut-takut menyingkirkan suatu pasal atau suatu ketentuan dari BW manakala mereka berpendapat bahwa pasal atau ketentuan BW itu sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman atau keadaan kemerdekaan sekarang ini. Jadi, yang menyingkirkan suatu pasal atau ketentuan dari BW adalah putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi, bukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 itu. Oleh karena itu, kata Subekti perlu adanya pengakuan kewenangan hakim dalam melakukan peradilan perdata, untuk dalam hal yang luar biasa, apabila ia berpendapat dan yakin bahwa suatu ketentuan sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi
dengan perubahan dan kemajuan zaman, menyingkirkan ketentuan tersebut. Atau apabila perubahan dan kemajuan zaman sudah menghendaki perluasan dari ketentuan tersebut untuk melakukan perluasan ketentuan tersebut.
        Dari urian di atas ini dapatlah disimpulkan, bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai undang-undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undangundang. Namun, pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bulat dan utuh seperti
keadaan semula saat diundangkan. Beberapa bagian daripadanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru dalam lapangan perdata yang menggantikannya, maupun karena disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi karena dipandang sudah tidak sesuai legi dengan perkembangan masyarakat yang sudah sangat jauh berubah dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada saat BW dikodifikasikan.
H. Riduan Syahrani, SH

Posting Komentar

 
Top