1 Comment
Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata
1. Pengertian Hukum Perdata

□ Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Sebelum menjawab pertanyan ini, kita harus lebih dahulu membedakan hukum perdata itu atas dua macam, yaitu hukum perdata materi dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil lazim disebut hukum perdata saja, sedangkan hukum perdata formil lazim disebut hukum acara perdata. Yang dipertanyakan di atas ini dan yang asas-asasnya akan dibicarakan dalam buku ini adalah hukum perdata materil yang lebih dikenal dengan sebutan hukum perdata saja. Bilamana kita baca literatur-literatur yang ditulis para sarjana, kita akan menjumpai pelbagai macam definisi hukum perdata, yang satu sama lain berbeda-beda, tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). )              Prof. R.Subekti, S.H. misalnya, menyatakan bahwa yang dimaksud hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingankepentingan perseorangan. ) Selanjutnya, Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen SofM-an, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Oleh karena itu, secara umum dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara mumi. Hukum perdata sering pula dibedakan dalam pengertian yang luas (termasuk hukum dagang) dan pengertian yang sempit (tidak termasuk hukum dagang). Istilah hukum perdata sering juga disebut hukum sipil dan hukum privat. Prof. Dr. R. Wijono Prodjodikoro, S.H., Asas-asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Jakarta, cel. VII, 1979, p. 7-11. mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum perdata ini ada yang tertulis dan ada yang tidak terulis. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis ialah Hukum Adat. Yang dibicarakan dalam buku ini adalah hukum perdata yang tertulis sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
H. Riduan Syahrani, SH

Posting Komentar

 
Top